Bawaslu Jateng Rekomendasikan 16 Kades Tak Netral Diberi Sanksi

0
171

Sejumlah 16 kepala desa serta perlengkapan desa di Jawa Tengah terendus tak netral dalam proses Pemilu 2019. Mereka telah direkomendasikan guna mendapat sanksi cocok Undang-undang Pemilu.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengungkapkan, kepala desa atau perlengkapan desa yang direkomendasi sanksi oleh Bawaslu tersebar di sembilan kabupaten kota. Seperti, Kabupaten Boyolali, Klaten, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Sukoharjo, Kabupaten Tegal sampai Pemalang.

“Kasus kades tak netral itu terjadi semenjak masa kampanye 23 September 2018 sampai akhir Februari 2019, ” kata Rofiuddin, Minggu 3 Maret 2019.

Saat ini, Rofi menjelaskan, Bawaslu kabupaten kota setiap sudah menerbitkan surat rekomendasi tersebut kepada pihak berwenang, dalam urusan ini bupati/wali kota maupun camat selaku pejabat pembina kepala desa di wilayah masing-masing. Atas dasar rekomendasi Bawaslu itu, semua bupati atau camat telah menindaklanjutinya. Rata-rata sanksi berupa peringatan tertulis dan pembinaan.

Baca Juga:  Janji Sandiaga Uno Akan Mengevaluasi Pajak Buku Bila Menang Pilpres

Rofi menuliskan, modus keterlibatan kepala desa atau perlengkapan dalam Pemilu 2019 itu lumayan beragam. Seperti di Boyolali, seorang perlengkapan desa mengunggah foto bareng salah satu calon presiden di dinding Facebooknya, serta membagikan potret itu di grup WhatsApps.

Lalu di Klaten, terdapat seorang kepala desa yang mem-posting sokongan untuk di antara calon legislator. Setelah ditelusuri, caleg itu adalahistri sang kepala desa. Kemudian Di Kabupaten Magelang, seorang kepala desa berfoto bareng dengan di antara calon wakil presiden seraya menunjukan simbol tangan sebagai tanda dukungan. “Di kabupaten yang sama, terdapat seorang perlengkapan desa yang ikut aktif dalam acara kampanye,” ujarnya.

Kegiatan serupa yang dilaksanakan kepala desa pun terjadi di Kabupaten Pekalongan. Adapun di Sukoharjo terdapat seorang perlengkapan desa yang telah diberi sanksi peringatan tertulis dan pembinaan sebab terlibat dalam acara sosialisasi seorang caleg.

Baca Juga:  Kelakuan HRD Sukses Membuat Karyawan Jengkel

Ketidaknetralan kades pun terjadi di Banjarnegara dan Purbalingga. Ada 16 kepala desa dan perlengkapan yang desa yang terendus tercebur dalam politik praktis Pemilu. Berdasarkan keterangan dari Rofi, mereka sebetulnya juga dapat dijerat dengan pasal pidana pemilu yang prosesnya masih ditangani sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Namun, proses tersebut dihentikan sebab bukti tidak cukup atau sebab unsur pasal pidana tidak terpenuhi. “Karena itu, Bawaslu di wilayah merekomendasi sanksi pelanggaran perundang-undangan lainnya dan meneruskan ke pihak yang berwenang,” ujar Rofi.

Lebih jauh, sekian banyak kasus ketidaknetralan kepala desa di Jawa Tengah terdapat dua kepala desa yang telah diproses hukum pidana, yaitu di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Tegal, Kepala Desa mempunyai nama Sunitah diperkirakan melakukan perbuatan menguntungkan peserta pemilu sampai-sampai melanggar Pasal 490 jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Baca Juga:  Pemasangan Baliho Roy Suryo dengan Foto Terbalik

Sunitah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal pada 29 Januari 2019, berupa pidana penjara 3 bulan dengan masa eksperimen 6 bulan dan denda Rp3 juta subsider 1 bulan kurungan. Sempat terdapat proses banding namun Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tingkat kesatu.

Lalu di Kabupaten Pemalang, seorang kepala desa mempunyai nama Suharti diperkirakan melakukan perbuatan menguntungkan sehingga diperkirakan melanggar Pasal 490 jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada 19 Februari 2019, Pengadilan Negeri Pemalang memvonis pidana penjara sekitar 1 bulan dengan masa eksperimen dua bulan dan denda Rp1 juta. Hingga 3 Maret 2019, permasalahan ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang. (ren)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here